Prof. Nury Effendi Terpilih jadi Anggota BSBI periode 2020-2023

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) telah menetapkan lima anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) periode 2020-2023 salah satunya adalah Prof. Nury Effendi SE.,MA., Ph.D.  Penetapan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran itu dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-16 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020, Selasa (14/7).

BSBI-FEB Unpad

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara melaporkan pembahasan pencalonan Anggota BSBI di hadapan Rapat Paripurna, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara, dari 11 nama calon yang diajukan, DPR menetapkan 5 orang menjadi BSBI, yaitu  M Edhie Purnawan (Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada-UGM), R. Nunung Nuryartono (Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor-IPB ), Muhammad Nawir Messi (Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha-KPPU), Mohammad Khusaini (Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya) dan Nury Efffendi (Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PadjadjaranUNPAD).

“Anggota BSBI dipilih lewat serangkaian proses dalam parlemen, seperti uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test), rapat internal, musyawarah, hingga akhirnya ditetapkan dalam rapat paripurna,” kata Amir.

Sebagai anggota terpilih, kelimanya akan bertugas melakukan pengawasan langsung terhadap kinerja BI, yang utamanya dalam meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas. Selain itu, Anggota BSBI terpilih juga nantinya akan membantu DPR RI dalam memberikan gambaran kebijakan yang diambil, sehingga DPR RI memiliki instrumen yang tepat dalam mengawasi berbagai tugas BI agar menjadi lebih baik.

Covid-19, Kondisi Ekonomi, Implikasi Kebijakan, dan Pengawasan

Ditemui melalui wawancara daring, Prof. Nury Effendi menceritakan pengalamannya saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang digelar oleh Komisi XI DPRP RI . Prof. Nury mengatakan bahwa dirinya berkesempatan menyampaikan berbagai hal terkait kondisi ekonomi saat ini, termasuk kebijakan ekonomi pemerintah dan implikasinya terhadap masyarakat.

“lewat fit and proper kemarin (30/6-red) yang dilakukan di depan anggota dewan, saya berkesempatan menyampaikan pandangan saya tentang kondisi ekonomi dampak covid-19, kebijakan fiskal dan moneter dan termasuk pandangan saya tentang BI”ujarnya.

Lebih lanjut Prof. Nury mengatakan bahwa dampak pandemi Covid-19 bersifat multidimensional, karena selain kesehatan, virus ini telah memberi dampak yang signifikan di bidang ekonomi, keuangan, sosial, pertanian, transportasi, dan bidang lain. Secara global, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global di tahun 2020 adalah -4,9% sedangkan World Bank -5,2%.

Dibandingkan dengan penurunan pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif tidak terlalu buruk. Salah satu sebabnya adalah karena respon (bauran) kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, telah dilakukan secara cepat, kredibel, dan tepat sasaran.

Menurut Prof. Nury pada dasarnya, bauran kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah utamanya adalah Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter yang bersifat ekspansioner. Kedua kebijakan tersebut bersifat saling melengkapi. Meskipun demikian, implementasi di lapangan masih menemui berbagai kendala, yaitu terkait permasalahan eksekusi dan realisasi.

Kebijakan Moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia, pada dasarnya berupa penurunan suku bunga acuan, penurunan persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM), perpanjangan tenor Surat Berharga Negara (SBN), dan penyediaan uang higienis. Secara lebih mikro BI berbagi peran dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pembuatan kebijakan.

Dari segi magnitude, baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, berada dalam skala yang tidak biasa. Terkait dengan proses pengawasan, hal ini dapat memunculkan permasalahan Moral Hazard. Oleh karena itu, proses pengawasan yang dilakukan oleh DPR, BPK, dan BSBI terhadap BI menjadi semakin penting.

BSBI diharapkan dapat menjadi navigator dalam pengawasaan fungsi dan peran Bank Indonesia. Adapun kontribusi yang dapat diberikan oleh BSBI dalam pengawasan fungsi dan peran Bank Indonesia, baik secara internal maupun keterkaitan antar lembaga maupun pemangku kepentingan adalah melalui penguatan:

  1. Peran Bank Indonesia Dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)
  2. Koordinasi Fiskal dan Moneter
  3. Koordinasi Pengendalian Inflasi
  4. Peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia

“kesimpulan saya terhadap  pengawasan Bank Indonesia harus dilakukan oleh DPR, BPK, dan BSBI. Dua dimensi yang dirasa perlu untuk menjadi subyek pengawasan adalah anggaran dan kewenangan kebijakan. Dalam konteks kewenangan kebijakan, BI dapat melakukan manuver kebijakan selama itu masih dalam koridor kewenangannya” pungkasnya.

 

Laporan oleh Lidya Wulan Sari, Dani Wahdani