CEDS Unpad dan BPJS Kesehatan Kaji Pembiayaan Alternatif Penyakit Katastropik

feb.unpad.ac.id – Berbagai upaya telah dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk dapat mengatasi kekurangan Dana Jaminan Sosial (DJS). Salah satu penyumbang defisit  DJS itu adalah penyakit katastropik. Oleh karenanya diperlukan suatu upaya untuk dapat menghasilkan skema penjaminan penyakit katastropik dalam program Jaminan Kesehatan Nasional yang dapat efektif dan efisien bagi BPJS Kesehatan.

Demikian disampaikan oleh Dr. Adiatma Y.M Siregar., S.E., M.Econ.St. salah seorang peneliti muda dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran pada kegiatan Diseminasi dalam Rangkaian Kegiatan Research Seminar Series in Economics,  Center for Economics and Development Studies (CEDS) FEB Unpad bekerjasama dengan Kedeputian Bidang Riset dan Pengembangan BPJS Kesehatan, di Hotel Citarum Jl. Citarum No. 16 Bandung, Senin (28/1).

Pada kesempatan itu hadir pula Yudi Azis, S.Si.,S.E.,S.Sos.,M.T.,Ph.D  selaku Dekan FEB Unpad yang memberikan sambutan pada kegiatan itu. Menurutnya kajian alternatif pembiayaan penyakit katastropik ini sangat penting dan berharap dapat berkontribusi besar untuk kalangan akademisi, praktisi maupun masyarakat lebih luas. Selain itu dengan kajian ini pula dia berharap masyarakat lebih mengenal tentang penyakit katastropik dan pengobatannya, sehingga pengidap penyakit katastropik dapat berkurang. “Saya pikir masyarakat harus tahu penyakit ini, seperti pepatah bilang Mens sana in corpore sano – Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat,” ungkapnya.

Hadir juga sebagai penyaji lainnya antara lain dr. Isma Novitasari Yusadiredja, M.Sc. yang mengangkat topik Mendefinisikan penyakit katastropik (studi kualitatif), Donny Hardiawan, S.E., M.E yang mengangkat topik Menentukan nilai cut off penyakit katastropik dan hasil analisis big data BPJS Kesehatan. Hadir juga sebagai penanggap kajian tersebut Wendy Freely Nugraha,dr., MPH, Sekretaris Ikatan Doktor Indonesia Wilayah Jawa Barat.

Lebih lanjut Adiatma menjelaskan belanja kesehatan untuk penyakit katastropik dapat memicu kemiskinan. Diantara dampak ekonomi tidak langsung dari penyakit katastropik adalah berkurangnya pendapatan karena produktivitas yang hilang akibat sakit dan kematian, berkurangnya kesempatan untuk menabung serta hilangnya kesempatan untuk bekerja dan atau memperoleh pendidikan bagi anggota keluarga. “Biaya sosial yang muncul diakibatkan penyakit katastropik bisa sebabkan kemiskinan contohnya hilangnya pendapatan dan kesempatan kerja“ ungkapnya.

Menurutnya secara umum penyakit katastropik adalah penyakit yang untuk terapinya memerlukan keahlian khusus, menggunakan alat kesehatan canggih dan memerlukan pelayanan kesehatan seumur hidup. Pada tingkat Rumah Tangga, penyakit yang teridentifikasi sebagai penyakit katastropik antara lain: cirrhosis hepatis, gagal ginjal, penyakit jantung, kanker, stroke, serta penyakit darah (thallasemia dan leukemia). Meningkatnya tren penyakit tidak menular, menyebabkan perubahan beban penyakit di Indonesia. Laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 menunjukkan bahwa prevalensi penyakit yang digolongkan sebagai penyakit katastropik seperti gagal ginjal kronis, stroke, penyakit jantung koroner, serta penyakit kanker meningkat seiring dengan peningkatan umur.

Seiring dengan semakin tingginya prevalensi penyakit yang digolongkan sebagai penyakit katastropik, maka proporsi biaya yang harus dikeluarkan BPJS Kesehatan untuk pelayanan penyakit katastropik ini terus meningkat. Tahun 2017 biaya penyakit katastropik sebesar 19,78 trilyun atau sekitar 31,34 % total biaya pelayanan BPJS, Tahun 2018 biaya penyakit katastropik sebesar 20,98 trilyun, dan Tahun 2019 biaya penyakit katastropik sebesar 23,64 trilyun.

Adiatma menambahkan untuk mengatasi semakin besarnya beban biaya pada penyakit katastropik yang ditanggung oleh BPJS, perlu dilakukan berbagai langkah salah satunya adalah mencari sistem pembayaran alternatif untuk penyakit katastopik ini. “Studi ini akan berfokus pada aspek biaya langsung dan tidak langsung daripada penyakit katastropik, serta perspektif stakeholders (misal: pemegang kebijakan, pasien) terhadap sistem pembiayaan penyakit katastropik yang ada saat ini. Penelitian ini akan merekomendasikan sebuah sistem pembayaran untuk penyakit katastropik, sebagai alternatif dari sistem yang berlaku saat ini,“ simpulnya.

Sementara itu Wendy Freely Nugraha,dr., MPH dari Ikatan Dokter Indonesia wilayah Jawa Barat menjelaskan pada dasarnya bagi dokter semua penyakit harus diterapi dengan memenuhi standar kualitas yang tinggi, untuk tetap menjaga itu sebaiknya pihak dokter tidak dilibatkan untuk berfikir mengenai pembiayaan pengobatan pasien, hal ini yang mengakibatkan adanya penurunan kualitas layanan dokter terhadap pasien. ”Kami para dokter, lebih fokus dalam mengobati pasien, tidak dalam urusan pembiayaan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Wendy menambahkan bahwa salah satu penyebab penyakit katastropik adalah gaya hidup yang tidak sehat. Oleh karenanya tugas sosial kami adalah memberikan pelayan kepada masyarakat untuk melaksanakan pola hidup yang sehat. “Kami pikir, pelayanan kami untuk menyadarkan pola hidup masyarakat yang lebih sehat bisa mengurangi penyakit katastropik,” jelasnya.

Salah satu contoh kelompok pengidap penyakit ini adalah para karyawan seperti duduk terlalu lama di depan laptop. Jika tidak diimbangi dengan aktivitas fisik maka bukan tidak mungkin hal ini memicu risiko berbagai penyakit tidak menular seperti stroke dan jantung.

“Beberapa fakta kami temukan bahwa umumnya penyakit yang paling banyak diidap para karyawan yang telah pensiun adalah penyakit katastropik, ini tidak bisa dipungkiri karena pola hidup yang tak sehat,” jelasnya.

Laporan : Dani Wahdani

Foto : Adil Mukti, Dani Wahdani